Berita Terbaru – Otoritas publik akan memberikan penawaran biaya penggerak pada barang dagangan boros (PPnBM) untuk kendaraan bermesin untuk waktu yang sangat lama mulai Maret 2021. Dorongan tersebut seperti pengecualian, batasan PPnBM, dan DP 0 pada kendaraan mekanik yang diarahkan untuk menghidupkan. pemanfaatan pertemuan istimewa pusat. Penerbitan pengaturan ini memprovokasi para insinyur untuk mendorong Pemerintah memberikan kekuatan pendorong komparatif ke area properti. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida kepada wartawan, Selasa (17/2/2021).“Saya tidak mencela para pendorong pengurangan tarif pada kendaraan, namun saya fokus (pada) kawasan properti. Cinta juga balasan, melepas lelah,” kata Totok. Totok menggarisbawahi bahwa dia tidak memiliki masalah dengan strategi motivasi pengisian kendaraan.

Ia menerima bahwa motivasi ini dapat menjadi penyempurnaan bagi pemulihan industri kendaraan dalam negeri. Bagaimanapun, properti juga perlu lebih diperhatikan karena kawasan ini merupakan kebutuhan yang esensial dan krusial bagi masyarakat. “Jadi untuk alasan apa itu tidak difokuskan. Saya tidak berkeinginan, melainkan individu yang tidak diragukan lagi lebih menyukai persyaratan esensial terlebih dahulu daripada kebutuhan yang berbeda,” lanjutnya. Selain sebagai kebutuhan pokok, properti, khususnya rumah, juga menjadi salah satu sarana keuangan.
Melihat kondisi tersebut, Totok tak tergoyahkan mendorong Pemerintah untuk memberikan berbagai pemotongan pajak di kawasan properti selama pandemi Covid-19. Pengurangan biaya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 5 persen dari 10% terakhir, dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan (BPHTB) menjadi 2,5 persen dari biaya rumah. , sebelumnya 5 persen. “Saat ini kawasan properti sedang mengalami tantangan. Menghitung mall yang diam karena aktivitas terbatas namun harus membayar biaya sewa sebesar 10%,” kata Totok. Terlepas dari kenyataan bahwa area properti dipandang sebagai kebutuhan mendasar, banyak orang, terutama yang berusia dua puluh hingga tiga puluh tahun, mengalami kesulitan untuk mencapainya. Misalnya Sri Noviyanti. Orang berusia 31 tahun itu membeli rumah pada tahun 2017 seharga Rp 470 juta yang sesuai dengan batas uangnya.Sebelum membeli, Novi mengarahkan eksplorasi dulu dari kawasan komplek penginapan hingga sejarah para insinyurnya. “Kenyamanan rumah
lain adalah bahwa insinyur benar-benar berurusan dengan bank mana yang dapat kami dukung,” kata Novi. Dia menjelaskan, pada tahun utama harus membayar kuitansi atau biaya pemesanan sebesar Rp. 5 juta. Kemudian perancang memberikan angsuran awal kantor sebesar 15
persen atau sekitar Rp. 70,5 juta yang bisa dibayar dalam porsi selama setahun. Apalagi, Novi membayar Rp. 4,1 juta porsi setiap bulan dan tenor 15 tahun.
Setiap terkumpul, uang tunai yang harus dikeluarkan Novi di tahun utama adalah Rp 124,7 juta. Itu pun dengan catatan, selain biaya misalnya, penataan dan penataan KPR dan BPHTB. Jelas sekali, angka ini sangat besar untuk lulusan perguruan tinggi baru-baru ini seperti Novi. Selain itu, ia juga ditipu oleh insinyur kondominium masa lalu, dan menyerahkan banyak rupiah dari dana cadangan yang sangat panjang. Sementara itu, Roderick Adrian Mozes juga kesulitan mendapatkan rumah fantasinya. Ricky, begitu ia disapa, mengakui sulitnya menagih cicilan awal atas rumah tersebut karena ia baru bekerja sangat lama dengan kompensasi yang lumayan. Untung saja, Ricky yang berprofesi sebagai seniman fotografi ini mendapat bekal makanan tambahan karena mendominasi balapan dan dimanfaatkan untuk menambah cicilan di muka rumahnya. Semua dianggap sama, ia juga telah menyisihkan aset dari hadiah tahunan dan remittance (THR) yang digunakan untuk pembayaran awal. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sampai sekarang memiliki angsuran awal, pertempurannya belum berhenti di sana. Ricky sampai saat ini masih dihadapkan pada pedoman angsuran awal sebesar 30% dari harga jual rumah menjelang dimulainya penukaran, yang menurutnya terlalu tinggi.